MEDANDAILY.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai rencana pembentukan family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat dimintai tanggapan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025). detikfinance+1
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya. detikfinance
Apa yang diusulkan Luhut?
Usulan tersebut meliputi rencana pendirian family office atau pusat layanan manajemen kekayaan kelas atas yang, menurut penggagasnya, bertujuan menarik modal investor ultra-high-net-worth ke Indonesia dan mendorong aliran investasi jangka panjang. Wacana pembentukan fasilitas semacam ini sempat dibahas oleh Ketua DEN Luhut dan mengundang perhatian publik serta pelaku pasar. detikcom+1
Menkeu: jangan pakai uang negara
Purbaya menekankan batasan penggunaan APBN dan menyatakan belum melihat konsep rinci bila ada anggapan perlu pembiayaan negara. Sikap tegas Menkeu datang di tengah prioritas fiskal yang difokuskan pada belanja prioritas pemerintah dan pengelolaan defisit/likuiditas negara. Pernyataan serupa—bahwa APBN tidak akan dialihkan untuk mendirikan family office—juga dilaporkan sejumlah media nasional. CNN Indonesia+1
Penjelasan singkat: apa itu family office?
Dalam praktik global, family office adalah entitas profesional yang mengelola kekayaan, investasi, perpajakan, dan urusan keluarga bagi individu atau keluarga memiliki aset sangat besar (Ultra High Net Worth Individuals/UHNWI). Model family office dapat berupa single-family office (melayani satu keluarga) atau multi-family office (melayani beberapa klien kaya). Di beberapa diskusi publik, wacana membentuk pusat semacam ini dipandang sebagai upaya untuk mempermudah masuknya modal besar ke suatu negara, namun juga menimbulkan pertanyaan soal insentif fiskal dan implikasi pajak. detikcom
Reaksi dan implikasi
-
Dari pemerintah: Dengan penolakan Purbaya terhadap pembiayaan APBN, tanggung jawab pendanaan diperkirakan akan bergeser ke pihak swasta, lembaga internasional, atau inisiatif internal DEN bila rencana tersebut tetap dilanjutkan. detikfinance+1
-
Dari pasar / publik: Isu ini berpotensi memicu perdebatan mengenai penggunaan instrumen kebijakan untuk menarik modal asing versus prioritas belanja publik. Pengamat akan mengamati apakah DEN atau pihak swasta akan mengajukan proposal detail yang menjelaskan manfaat ekonomi riil tanpa pembebanan APBN. GoRiau.com
Catatan singkat tentang Menkeu
Purbaya Yudhi Sadewa adalah Menteri Keuangan yang baru menjabat sejak September 2025; sejak awal masa jabatannya ia dikenal vokal mengenai kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara. Pernyataan terbarunya ini menjadi salah satu sinyal awal sikap kementerian terhadap inisiatif yang memerlukan pembiayaan publik besar. Reuters+1