Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disentak anggota Komisi XI DPR RI — Dolfie Othniel Frederic Palit — dalam RDP soal pengawasan anggaran kementerian dan kebijakan program Program Magang Nasional. Purbaya merespons dengan menjelaskan niatnya menjaga efektivitas penggunaan APBN tanpa ikut mengurusi detail kerja kementerian lain.
🔎 Latar: Program Magang Nasional & Suara DPR
-
Program Magang Nasional resmi diluncurkan Oktober 2025. Skema ini menyasar lulusan perguruan tinggi baru (fresh graduate), dengan paket fasilitas seperti uang saku sesuai upah minimum provinsi, jaminan sosial, serta mentor korporasi. Partisipasi perusahaan swasta dan BUMN cukup besar, terbukti saat pendaftaran awal terdapat 451 perusahaan yang mendaftar untuk membuka posisi magang. Kementerian Ketenagakerjaan+2Setkab+2
-
DPR—khususnya komisi yang menangani ketenagakerjaan—mengingatkan bahwa Magang Nasional seharusnya “berujung pada serapan tenaga kerja nyata”. Artinya: program bukan sekadar magang jangka pendek, tapi harus membuka peluang kerja tetap bagi lulusan. dpr.go.id+1
Kritik DPR Kepada Purbaya & Kemenkeu
-
Dalam rapat dengar pendapat antara Purbaya dan Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyoroti kewenangan Kementerian Keuangan atas kementerian/lembaga lain — terutama dalam menyusun APBN dan menetapkan kerangka logis (logical framework) program-program. DPR menilai bahwa banyak program kementerian/lembaga gagal memenuhi standar efektivitas; oleh karena itu, Purbaya seharusnya tidak sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan program-program itu punya dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi. JakartaDaily+2Ibenews – News and Entertainment+2
-
Meski kritik diarahkan pada aspek penganggaran dan efektivitas program di kementerian lain — bukan secara spesifik pada Magang Nasional — tekanan semacam ini memberi konteks bahwa DPR membatasi ruang otoritas Kemenkeu agar tidak terlalu mencampuri implementasi teknis di kementerian lain. SMOL.id – Lebih dari Berita+2Edisi – Selalu Terbarukan dan Terpercaya+2
Respons Purbaya: Fokus pada Efektivitas APBN — Bukan “Komentari Kerja Lembaga Lain”
-
Menanggapi kritik, Purbaya menegaskan bahwa sikapnya bukan untuk “mengomentari kerja kementerian lain”, melainkan untuk memastikan anggaran negara terserap secara maksimal dan efektif. “Saya berkepentingan agar anggaran saya terserap. Kalau enggak terserap, saya ambil uangnya. Itu aja,” ucapnya. Antara News+1
-
Ia juga menyatakan terbuka jika DPR ingin pengawasan lebih ketat — asalkan tetap sesuai dengan tugas dan kewenangannya. JakartaDaily+1
-
Dengan pendekatan ini, Purbaya mencoba menjaga peran Menkeu: sebagai pengawal fiskal dan anggaran, bukan sebagai supervisi teknis terhadap seluruh kebijakan kementerian.
Mengapa (Masih) Sulit Kaitkan Kritik DPR dengan Magang Nasional?
-
Dari laporan media dan rilis DPR, kritik DPR ke Purbaya lebih menyasar kerangka anggaran dan pengawasan program kementerian secara umum — bukan ditujukan khusus ke Program Magang Nasional.
-
Sementara Program Magang Nasional sendiri berada di domain Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker), bukan langsung di bawah Kementerian Keuangan (kemenkeu). Artinya, tanggung jawab implementasi dan outcome program lebih teknis dan administratif di Kemnaker.
-
Dengan demikian, menyebut bahwa “DPR kritik soal magang” tapi diarahkan ke Purbaya secara langsung tidak sepenuhnya tepat — kecuali jika DPR memang secara spesifik mempertanyakan aspek pendanaan atau fiskal dari program magang.
Kesimpulan: Posisi Purbaya — Antara Kontrol Anggaran & Batas Wewenang
Purbaya saat ini berdiri di posisi kritis: sebagai Menkeu yang harus memastikan APBN terserap dengan baik dan membawa dampak ekonomi, sekaligus menjaga batas wewenangnya agar tidak dianggap mencampuri tugas kementerian lain. Kritik dari DPR — lewat Dolfie dan kolega — memberi pesan: “oke, kamu boleh kontrol anggaran, tapi jangan sibuk urusi teknis kementerian lain.”