Kronologi Singkat
-
Mirwan MS — Bupati Aceh Selatan — mendapat sorotan keras publik dan partainya karena keputusan kontroversial: pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan longsor. https://www.metrotvnews.com+2NTVNews+2
-
Momen keberangkatan itu terjadi ketika banyak korban terdampak dan penanganan darurat diperlukan — sehingga tindakan Mirwan dianggap sebagai “kabur” dari tanggung jawab. suara.com+1
Reaksi Partai & Politik — “Langkah Tegas” dari Dasco
-
Dasco, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberhentikan sementara Mirwan. Alasannya: selama proses darurat bencana, daerah butuh pemimpin yang hadir dan aktif di lapangan. ANTARA News+2https://www.metrotvnews.com+2
-
Dasco menyarankan agar segera ditunjuk seorang Plt (Pelaksana Tugas) Bupati. Tujuannya agar penanganan bencana tidak terhambat — terutama distribusi bantuan, koordinasi evakuasi, dan pemulihan. SINDOnews Nasional+2https://www.metrotvnews.com+2
-
Dari sisi partai, Gerindra sudah menjatuhkan sanksi internal terhadap Mirwan. suara.com+2suara.com+2
Mekanisme Hukum & Administratif
-
Usulan pemberhentian sementara bersandar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan UU ini, Kemendagri memiliki hak untuk membekukan jabatan kepala daerah sementara waktu jika terbukti melanggar tugas saat krisis. https://www.metrotvnews.com+2detiknews+2
-
Saat ini, Mirwan disebut sedang menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri terkait keberangkatannya ke Tanah Suci tanpa izin resmi, di tengah darurat bencana. ANTARA News+2Detik Sumsel+2
Argumen Dasco & Alasan Desakan Itu Masuk Akal
-
Menurut Dasco, saat bencana — terutama banjir dan longsor — kehadiran pemimpin di lokasi bencana adalah kunci: untuk memimpin evakuasi, membagi bantuan, mengevaluasi kerusakan, bahkan memutuskan status darurat. Ketidakhadiran Bupati semasa krisis bisa memperlambat penanganan dan memperparah penderitaan warga. suara.com+2www.jpnn.com+2
-
Penunjukan Plt dianggap solusi pragmatis supaya roda pemerintahan dan penanganan darurat bisa terus berjalan tanpa hambatan, sambil menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan final. ANTARA News+2https://www.metrotvnews.com+2
Potensi Dampak & Implikasi Lebih Luas
-
Jika Kemendagri menyetujui usulan Dasco, ini bisa menjadi preseden baru bagi kepala daerah — bahwa meninggalkan daerah saat krisis bukan hanya persoalan moral, tapi bisa diganjar sanksi keras.
-
Partai pengusung pun menunjukkan bahwa reputasi partai bisa ikut taruhannya: internal partai sudah memberi sanksi, menunjukkan bahwa politik di era sekarang menuntut akuntabilitas cepat.
-
Tekanan terhadap pejabat publik, terutama di daerah rawan bencana, kemungkinan besar akan meningkat: kepala daerah di masa krisis bakal dinilai tak hanya dari program kerja, tapi juga kehadiran fisik dan responsif terhadap bencana.
Penutup & Catatan
Tuntutan pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan oleh Dasco bukan sekadar retorika: ini reaksi atas kombinasi — keputusan kontroversial (umrah saat bencana), tanggung jawab moral dan administratif, sekaligus tekanan politik dan sosial. Apakah Kemendagri dan DPRD Aceh Selatan akan menindaklanjuti, tinggal menunggu hasil pemeriksaan dan mekanisme resmi.