Komisi III DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas aparat penegak hukum yang terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengevaluasi masalah integritas internal, dan mendorong penegakan hukum yang konsisten serta transparan. Berikut detail sikap DPR, konteks kasus, dan dorongan DPR terhadap proses hukum. (CNN Indonesia CNN Indonesia
1. Keprihatinan DPR atas OTT yang Menjerat Aparat Penegak Hukum
Komisi III DPR RI, melalui salah seorang anggotanya, Martin Daniel Tumbelaka dari Fraksi Partai Gerindra, menyatakan keprihatinan mendalam atas terjeratnya aparat penegak hukum dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan penegakan hukum. Menurutnya, keterlibatan aparat dalam kasus seperti ini menjadi ironi dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Riau24.com
Martin juga menilai bahwa insiden tersebut menunjukkan perlunya perketat integritas internal aparat penegak hukum sehingga praktik korupsi tidak terulang lagi. “Ini menunjukkan integritas aparat harus diperketat. Jangan sampai praktik seperti ini kembali terjadi,” ucapnya dalam pernyataan tertulis. Riau24.com
2. Dorongan Penindakan Tegas dan Transparan
Selain mengungkapkan keprihatinan, Komisi III DPR RI mendukung langkah cepat KPK dan mendorong lembaga antirasuah untuk menindak tegas para tersangka, serta mengembangkan perkara tanpa pandang bulu. DPR menekankan bahwa siapa pun yang terlibat dalam praktik pidana korupsi harus diproses hukum hingga tuntas. Riau24.com
Menurut DPR, tindakan tegas terhadap oknum aparat harus menjadi peringatan kepada semua institusi penegak hukum bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran integritas, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Riau24.com
3. Konteks Kasus OTT yang Menyasar Aparat Penegak Hukum
OTT terbaru yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI terkait dengan Kasus Pemerasan di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan beberapa pejabat penegak hukum sebagai tersangka, termasuk:
-
Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertinus Parlinggoman Napitupulu,
-
Kasi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto,
-
*Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari HSU (Tri Taruna Fariadi) yang kini masih buron.
Dua nama pertama kini ditahan oleh KPK di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak 19 Desember 2025 untuk 20 hari pertama, sementara Tri Taruna masih dalam proses pencarian dan kemungkinan akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) jika belum ditemukan. Pahami
Barang bukti yang disita termasuk uang tunai ratusan juta rupiah, diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap berbagai instansi pemerintah daerah di HSU, yang memperlihatkan pola penyalahgunaan wewenang aparat yang seharusnya menegakkan hukum, bukan melanggarnya. Pahami
4. Ironi dan Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Komisi III DPR menilai bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus dugaan korupsi merupakan sebuah ironi bagi sistem hukum Indonesia. Aparat yang diposisikan sebagai benteng terakhir penegakan hukum justru disebut-sebut menyalahgunakan kewenangannya, yang otomatis merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Riau24.com
Martin menyatakan bahwa aparat seharusnya menjadi teladan integritas, namun jika justru terjerat kasus korupsi, maka konsekuensinya harus ditindak secara transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan sistem hukum terlihat konsisten dalam menangani pelanggaran. Riau24.com
5. Sikap Komisi III DPR terhadap Penegakan Hukum yang Adil
Dalam pernyataan secara umum, Komisi III DPR RI selama ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten tanpa pandang bulu. Hal ini termasuk dukungan terhadap otoritas KPK untuk menindak aparatur negara, termasuk penegak hukum itu sendiri, apabila terdapat bukti kuat terlibat pelanggaran korupsi atau pemerasan. CNN Indonesia
DPR juga menyadari bahwa kasus seperti ini bisa menjadi momen evaluasi untuk memperkuat mekanisme kontrol internal aparat dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. CNN Indonesia
6. Kesimpulan
Komisi III DPR RI menyampaikan keprihatinan serius atas kasus OTT yang menjerat aparat penegak hukum, melihatnya sebagai ironi yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. DPR mendukung langkah cepat dan tegas KPK dalam menindak para tersangka serta mendorong proses hukum yang transparan dan tanpa diskriminasi. Sikap DPR ini mencerminkan dorongan untuk memperkuat integritas internal aparat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. CNN Indonesia