PDIP resmi buka suara soal wacana perubahan sistem Pilkada dari langsung jadi tidak langsung (dipilih DPRD) — menegaskan partainya sedang mengkaji masukan tersebut, tetap menghormati hak rakyat, dan belum memutuskan sikap final. Berikut artikel lengkapnya dengan sumber berita.
PDIP Buka Suara soal Usulan Pilkada Tak Langsung
Belakangan muncul wacana untuk mengubah mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari yang selama ini langsung dipilih rakyat menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau melalui mekanisme tak langsung lainnya. Usulan ini menjadi perbincangan luas di parlemen dan publik Indonesia karena menyentuh soal kedaulatan rakyat serta prinsip demokrasi.
PDIP selaku salah satu partai besar di Indonesia turut mengomentari wacana ini, dengan sikap yang menyeimbangkan antara kajian internal, aspirasi rakyat, dan kajian konstitusional.
1. PDIP Menganalisis Usulan Secara Internal
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memberi sinyal bahwa partainya akan mengkaji usulan perubahan sistem Pilkada yang sedang menguat di kalangan legislatif. Menurutnya, keputusan mengenai sistem Pilkada bukan sesuatu yang bisa diambil secara tergesa‑gesa karena menyangkut hak politik rakyat. PDIP berpendapat bahwa perubahan semacam ini perlu dikaji dengan matang bersama semua pihak terkait termasuk elemen rakyat dan konstitusi. CNN Indonesia
2. Sikap Ketua DPR PDIP: “Masih Dikaji”
Puan Maharani, Ketua DPR RI dan kader senior PDIP, secara eksplisit menyatakan bahwa partainya masih mencermati dan mengkaji usulan pilkada tak langsung. Ia menegaskan bahwa tidak ada keputusan final dan PDIP masih mempelajari implikasi dari wacana perubahan tersebut sebelum mengambil sikap resmi. VOI
3. Kritik dari Fraksi dan Anggota PDIP di DPR
Beberapa kader PDIP di parlemen juga ikut berbicara soal wacana ini. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi di Badan Legislasi (Baleg) atau ruang kerja Komisi II terkait perubahan sistem Pilkada. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung, karena suara rakyat merupakan elemen penting dalam demokrasi. Barometer Jatim
4. Landasan Perdebatan: Kedaulatan Rakyat vs Efisiensi
Debat soal Pilkada tak langsung bukan cuma soal teknis pemilu, tetapi menyentuh prinsip demokrasi dan representasi rakyat. Pendukung ide Pilkada oleh DPRD berpandangan bahwa sistem ini bisa mengurangi biaya tinggi dari Pilkada langsung dan mempercepat proses legislasi. Namun, banyak pihak—termasuk PDIP dalam pernyataannya—menilai bahwa mengambil hak rakyat hanya karena alasan efisiensi tidak sederhana dan harus dikaji dari perspektif konstitusi dan aspirasi publik. AmCham Indonesia
PDIP mengindikasikan bahwa evaluasi semacam ini belum final dan masih berada dalam tahap diskusi internal serta kajian normatif, termasuk melihat dampaknya terhadap hak suara rakyat dan praktik demokrasi di daerah. VOI
5. Belum Ada Sikap Final, PDIP Ajak Diskusi Mendalam
PDI Perjuangan secara konsisten mengajak agar semua pemangku kepentingan—termasuk parlemen, pemerintah, partai politik lain, serta elemen masyarakat sipil—melibatkan diskusi dan kajian yang mendalam sebelum ada keputusan besar terkait sistem Pilkada: apakah tetap langsung, kembali ke pilihan melalui DPRD, atau model lain yang sesuai dengan UUD 1945 dan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. VOI
Partai ini menegaskan bahwa langkah reformasi sistem Pilkada bukan sesuatu yang bisa diputuskan secara sepihak, tetapi harus melalui serangkaian kajian, harmonisasi dengan hukum, serta mendengar suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan politik. CNN Indonesia