Pemerintah Indonesia melakukan perubahan besar dalam cara pengelolaan ekonomi, terutama terkait dengan peran negara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui UU terbaru. Artikel ini merinci perubahan kebijakan, alasan pemerintah, dampak jangka pendek dan panjangnya bagi ekonomi serta risiko dan peluang yang mungkin muncul. Peraturan BPK+1
1. Kebijakan Baru: Pergeseran Pengelolaan Ekonomi Negara
Pemerintah Indonesia lewat UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU BUMN mengubah struktur tata kelola BUMN secara signifikan. Perubahan ini termasuk transformasi peran pemerintah dari pengelola langsung menjadi regulator dan pengawas, serta memindahkan otoritas pengelolaan operasional dan investasi kepada entitas baru seperti Danantara dan BP BUMN. ABNR – Counsellors at Law+1
Perubahan inti yang terjadi yakni:
-
Kementerian BUMN secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang fokus pada regulasi dan pengawasan, bukan pada operasional perusahaan.
-
Sebagian besar kendali **operasional dan pengelolaan aset BUMN dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang berfungsi mirip sovereign wealth fund untuk mengelola investasi dan aset negara.
-
Pemerintah masih mempertahankan “golden share” atau saham kelas A khusus untuk mengontrol keputusan strategis, tapi peran manajemen harian ada di Danantara. ABNR – Counsellors at Law+1
Langkah ini menunjukkan negara makin mengurangi keterlibatan langsung dalam urusan bisnis operasional dan lebih menyerahkan fungsi manajemen kepada entitas semi‑otomatis yang didesain untuk efisiensi dan profitabilitas. Peraturan BPK
2. Tujuan & Alasan Pemerintah
Pemerintah menyatakan tujuan reformasi ini adalah untuk:
-
Meningkatkan profesionalisme BUMN dan membuatnya lebih kompetitif secara global.
-
Mengurangi beban fiskal negara yang selama ini ditopang lewat subsidi atau intervensi langsung di perusahaan pelat merah.
-
Mendorong investasi dan inovasi dengan pendekatan investasi strategis yang lebih fleksibel lewat Danantara.
-
Menciptakan efisiensi struktural jangka panjang dalam sektor ekonomi yang selama ini dianggap kurang efisien. ABNR – Counsellors at Law
Perubahan ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan negara untuk fokus pada peran pembuat kebijakan dan pengawas, sementara eksekusi operasional diserahkan kepada lembaga yang didesain sebagai pengelola investasi. bagusenrico.com
3. Dampak Positif Kebijakan Baru
a. Efisiensi Operasional BUMN
Dengan pengelolaan yang terpusat di Danantara, diharapkan operasi BUMN menjadi lebih efisien dan mengurangi bias politik, sehingga perusahaan bisa fokus pada pertumbuhan, ekspansi, dan kompetisi ‑ termasuk terhadap perusahaan swasta global. ABNR – Counsellors at Law
b. Akses Modal & Investasi Lebih Besar
Badan Pengelola Investasi (Danantara) berpotensi menarik investasi asing maupun modal besar untuk proyek infrastruktur atau industri strategis, alih‑alih tergantung pada APBN dalam mendanai pembangunan. state.gov
c. Peningkatan Kontribusi terhadap APBN
Dengan fokus pada profit dan efisiensi, BUMN yang dioptimalkan di bawah Danantara punya potensi menjadi kontributor dividend yang lebih besar dan berkontribusi signifikan pada penerimaan negara. asiaasset.com
4. Dampak Negatif & Kekhawatiran
a. Risiko Kerugian Publik jika Pengawasan Lemah
Walaupun negara tetap memiliki saham “golden share”, pengalihan kontrol ke Danantara berarti risiko bagi publik jika tidak diawasi secara efektif — terutama bila terjadi keputusan investasi yang kurang transparan atau berorientasi laba tanpa mempertimbangkan aspek sosial. US-ASEAN Business Council
b. Kekhawatiran Politik & Birokrasi Baru
Beberapa pakar menilai bahwa perubahan kelembagaan ini justru bisa menciptakan lapisan birokrasi baru dan bukan sekadar menyederhanakan tata kelola. Penggabungan fungsi regulator, investor, dan manajer di satu sistem bisa membingungkan jika tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas. tirto.id
c. Risiko Ketergantungan pada Danantara
Jika perombakan terlalu cepat, ekonomi bisa menjadi terlalu bergantung pada performa Danantara — sebuah struktur yang relatif baru — sehingga bila kegagalan terjadi, dapat menciptakan gejolak finansial dan politik baru. Bloomberg
5. Dampak Jangka Panjang bagi Ekonomi Nasional
a. Transformasi Model Ekonomi
Pergeseran dari model ekonomi yang negara mengelola langsung ke model yang lebih digerakkan oleh lembaga investasi dan mekanisme pasar merupakan bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif di panggung global. Peraturan BPK
b. Perubahan Peran Pemerintah dalam APBN
Dengan peran operasional BUMN yang berkurang di APBN, fokus belanja negara bisa lebih ke layanan publik, infrastruktur dasar dan bantuan sosial — asalkan pajak dan penerimaan negara tetap kuat. Antara News
c. Perubahan Kelembagaan & Tata Kelola
Separasi antara regulasi dan manajemen operasional dimaksudkan untuk menciptakan kepemilikan negara yang lebih bebas dari intervensi politik jangka pendek, sehingga keputusan bisnis lebih berbasis strategi ekonomi dan pasar. ABNR – Counsellors at Law
6. Reaksi Pasar & Masyarakat
Reaksi pelaku pasar internasional terhadap langkah ini cukup beragam. Beberapa investor melihatnya sebagai peluang baru untuk investasi jangka panjang, sementara analis lain menilai perubahan ini harus diimbangi dengan kepastian hukum dan transparansi agar tidak menimbulkan ketidakpastian pasar. Bloomberg
Sedangkan dari perspektif masyarakat, ada harapan bahwa reformasi ini bisa mengurangi beban fiskal dan membuka peluang kerja baru, tapi ada pula kekhawatiran akan konsentrasi kekayaan dan keputusan strategis yang kurang akuntabel. Asia House
7. Kesimpulan
Kebijakan baru yang membuat pemerintah tidak lagi secara langsung mengelola BUMN dan aset strategis ekonomi menandai perubahan besar dalam tata kelola ekonomi Indonesia. Dengan adanya BP BUMN sebagai regulator dan Danantara sebagai pengelola investasi, pemerintah berharap efisiensi, daya saing, dan kontribusi ekonomi negara bisa meningkat. Namun, perubahan ini juga membawa risiko baru terkait transparansi, kontrol publik, dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan di tingkat korporat, tetapi juga pada dalam struktur ekonomi nasional, APBN, dan hubungan pemerintah‑industri di masa depan. ABNR – Counsellors at Law