Hakim Ungkap Puluhan Nama Pejabat Sumut Terkait Dugaan Aliran Dana Proyek Jalan

MEDANDAILY.ID – Dalam sidang pengadilan Tipikor Medan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara terbuka menyebutkan nama‑nama pejabat di Sumatera Utara sebagai penerima aliran dana dari proyek infrastruktur jalan yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para pejabat tersebut diduga menerima dana miliaran rupiah dari perusahaan kontraktor yang memenangkan tender proyek jalan.

Berikut laporan lengkap berdasarkan fakta persidangan dan informasi publik:

---

Kronologi & Latar Kasus

• KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut, yakni dari unsur pemerintah daerah dan pihak swasta. ANTARA News+1

• Tersangka dari pemerintah daerah meliputi:
   • Topan Obaja Putra Ginting (TOP) — Kepala Dinas PUPR Sumut ANTARA News+1
   • Rasuli Efendi Siregar (RES) — Kepala UPTD Gunung Tua / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Sumut ANTARA News+2Hastara.id+2
   • Heliyanto (HEL) — PPK Satker PJN Wilayah I Sumut ANTARA News+1
   Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta adalah Akhirun Piliang (KIR) dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (RAY). sumut.indozone.id+3ANTARA News+3Kompas+3

• Nilai proyek yang terkait mencapai Rp 231,8 miliar, meliputi proyek jalan provinsi dan nasional. Kompas+3ANTARA News+3Kompas Nasional+3

• Dalam proses lelang dan pemilihan kontraktor, diduga terjadi manipulasi e‑katalog, pengaturan pemenang, dan penyaluran dana ke pejabat untuk memperlancar proyek. Kompas Nasional+4Hastara.id+4detiknews+4

---

Nama‑Nama Pejabat Diduga Menerima Dana (diungkap Hakim)

Dalam sidang, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta agar penyidikan diperluas karena terdapat aliran dana ke pejabat lain yang belum disentuh penyidik KPK. Antara Sumut

Bendahara perusahaan PT Dalihan Natolu (DNG), Mariam, mengonfirmasi kepada majelis hakim bahwa daftar penerima dana suap memang tercatat dalam buku keuangan perusahaan. Hakim kemudian membacakan nama-nama berikut:

Dalam persidangan, hakim sempat menyindir bahwa daftar tersebut baru satu perusahaan, dan masih banyak perusahaan lain yang potensial melakukan aliran dana ke pejabat daerah. detikcom+2Sumut Pos+2

---

Respons Hakim & Permintaan Perluasan Penyelidikan

• Majelis hakim menegaskan bahwa aliran dana ini perlu diperluas penyelidikannya, dan apabila diperlukan, penyidikan bisa dilanjutkan hingga ke tingkat Kejaksaan Agung. Antara Sumut

• Hakim juga meminta agar KPK dan penyidik serius menelusuri faktor penerima dana di luar nama-nama yang telah disebut, mengingat modus ini dianggap sistemik. sumut.indozone.id+1

• Beberapa saksi dalam sidang menyebut bahwa terdakwa, khususnya Akhirun Piliang (Kirun), dikenal sebagai “Sinterklas” karena rajin membagi uang kepada pejabat dalam kaitannya dengan proyek jalan. Sumut Pos

---

Implikasi & Catatan Penting

1. Belum semua yang disebut jadi tersangka
   Meski disebut di persidangan, nama-nama tersebut belum otomatis berstatus terdakwa. Penyidik KPK perlu melengkapi bukti dan memenuhi unsur hukum sebelum menetapkan tersangka baru.

2. Potensi perluasan kasus
   Majelis hakim dan beberapa pihak berharap agar penyidikan tidak berhenti di kasus utama, tetapi juga menelisik aliran dana ke pejabat daerah lainnya yang belum mendapat sorotan.

3. Soal audit internal & dokumentasi
   Pengakuan bendahara perusahaan bahwa dana tercatat dalam buku keuangan menjadi titik penting bukti dalam penelusuran “follow the money”.

4. Tekanan publik & pengawasan
   Masyarakat dan media akan terus memantau perkembangan kasus ini, terutama bila ada keterlibatan pejabat tinggi daerah atau aliran dana yang besar.