Deli Serdang, Sumatera Utara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyatakan kesiapannya dalam menjalankan formulasi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat dan kebijakan Provinsi Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan oleh jajaran Pemkab Deli Serdang dalam rapat koordinasi bersama Dewan Pengupahan dan instansi terkait, setelah Provinsi menetapkan besaran upah minimum di seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Mimbar Rakyat+1
📊 Kenaikan UMK Deli Serdang di Tahun 2025
Untuk tahun 2025, UMK Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebesar Rp3.732.906, mengalami kenaikan dibandingkan UMK tahun sebelumnya. Angka ini diputuskan melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah provinsi dan pengajuan dari daerah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan nasional. Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut
Kenaikan UMK di Deli Serdang tercatat sedikit di bawah UMK Kota Medan yang menjadi yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sekitar Rp4.014.072, namun tetap menunjukkan tren peningkatan yang mengarah pada perlindungan daya beli pekerja dan kesejahteraan buruh. Dealls
📅 Mekanisme Formulasi UMK
Dalam rapat koordinasi yang digelar, Pemkab Deli Serdang menegaskan bahwa dokumen usulan besaran UMK harus diajukan ke pemerintah provinsi paling lambat 24 Desember 2025. Selanjutnya, penghitungan dan penetapan UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian serta kebutuhan hidup layak di wilayah setempat. Mimbar Rakyat
Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan bahwa penetapan upah minimum harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan produktifitas dan kondisi ekonomi lokal, agar kebijakan ini berjalan secara seimbang antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Harian Sib
🤝 Komitmen Pemkab Deli Serdang
Pemerintah Kabupaten menyatakan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan kebijakan penetapan UMK 2025 yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Dalam pernyataannya, Pemkab juga menekankan pentingnya sinergi antara unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam menyusun besaran UMK yang adil dan layak bagi kehidupan pekerja sekaligus mendukung iklim usaha di daerah. instagram.com
Pelaksanaan formulasi ini juga selaras dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI mengenai batas bawah upah minimum dan mekanisme pengusulan setiap daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten berencana mengampanyekan pentingnya kesadaran pekerja dan pengusaha terhadap perubahan UMK agar implementasi di lapangan dapat berjalan efektif. Mimbar Rakyat
📌 Tujuan dan Dampak Penetapan UMK
Penetapan UMK 2025 di daerah seperti Deli Serdang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, tetapi juga untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dengan UMK yang baru, diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak tanpa memberatkan pengusaha dalam jangka panjang. Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut
Selain itu, penetapan UMK menjadi salah satu indikator pemerataan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, di mana UMK yang berbeda di setiap kabupaten/kota merefleksikan perbedaan biaya hidup, produktifitas, dan kemampuan daerah dalam menyerap tenaga kerja. Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut
📍 Kesimpulan
Pemkab Deli Serdang siap menjalankan formulasi penetapan UMK 2025 setelah besaran upah minimum ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku. Komitmen ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, pekerja, dan pengusaha dalam menyusun upah minimum yang adil dan mencerminkan kondisi riil perekonomian lokal, sekaligus memberikan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kerja. Mimbar Rakyat+1